Jakarta, Suaraperjuangan.com, 7 Juni 2025 — Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Daerah Khusus Jakarta mendesak Komisi VII DPR RI untuk segera memanggil Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait dugaan keterlibatan dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat.
“Raja Ampat bukan komoditas! Itu adalah warisan ekologis bangsa yang harus dijaga, bukan dijadikan objek eksploitasi untuk kepentingan investasi jangka pendek,” tegas Fajrin, Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, dalam keterangannya kepada media.
Menurut Fajrin, Indonesia sebagai negara kepulauan telah dianugerahi keindahan alam dan kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun sangat disayangkan, kawasan ikonik seperti Raja Ampat justru terancam oleh proyek-proyek yang diduga melibatkan kepentingan modal besar dan mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.
“Komposisi pemerintahan yang baru semestinya belajar dari kesalahan masa lalu, bukan malah melanjutkan pola pembangunan yang merusak dan eksploitatif. Pemerintah harus segera menghentikan seluruh aktivitas proyek yang merusak ekosistem di Raja Ampat,” lanjutnya.
BEM Nusantara DKI Jakarta juga menegaskan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM dalam proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, pihak legislatif, khususnya Komisi VII DPR RI, didesak untuk segera menggunakan kewenangannya memanggil kedua kementerian tersebut guna dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.
“Kami mengecam keras segala bentuk pembiaran. Jangan lagi berlindung di balik kalimat normatif seperti ‘akan dievaluasi’. Keselamatan ekosistem Raja Ampat tidak bisa menunggu,” ujar Fajrin.
BEM Nusantara menyerukan solidaritas seluruh elemen masyarakat sipil, pegiat lingkungan, mahasiswa, dan tokoh bangsa untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan Raja Ampat dari ancaman industrialisasi dan komersialisasi yang merusak.(RA)
0 Komentar