Musyawarah Nasional yang akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, ini akan diikuti sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organsiasi seni -budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Mereka adalah pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.Tema yang diangkat adalah ”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan” .
Dari Dewan Kesenian Sumatera Utara ( DKSU) diutus sebagain peserta Munas, Ketua DKSU Baharuddin Saputra, SH, menurutnya ini momentum berharga bagi kebangkitan dan kemajuann seni-budaya Sumut.
" Dari Munas akan kita serap berbagai masukan yg berskala Nasional kemudian akan kita implementasi kan dan kembangkan di Sumut, Insya Allah" Kata Bahar Optimis.
Munas akan dilakukan dalam sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi,dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan maupun seperti HapriIka Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah); Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta); perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang); Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali); Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat); Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua) .
Juga pemengang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik; Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan HilmarFarid. Selain itu akan hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; DirekturJenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi; Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas. Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika NurRahmania; Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan) .
Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan adalah organisasi atau lembaga yang lahir dari masyarakat yang disahkan dan dikukuhkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sebagai mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian. Artinya, Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan merupakan representasi masyarakat seni-budaya secara umum. Munas ini memiliki dua tujuan.
Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia masa depan; merumuskan skema yang tepat maupun perangkatpenopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan berikut rancangan sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik;merumuskan langkah-langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplentasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemajuan kesenian dan kebudayaan.
Kedua, tujuan umum berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa depan. Munas yang difasilitasi oleh Direktoral Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, ini memang sengaja dilaksakan bersamaan dengan proses politik menjelang pemilihan Presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses politik tersebut, kendati para pasangan calon kadang-kadang menyinggung hal-ihwal kehidupan maupun pengembangan kebudayaan dan kesenian,namun mereka belum benar-benar serius menyertakan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan.
Sementara faktanya Indonesia adalah negara adidaya dalam hal zkebudayaan dan kesenian. Kekayaan seni-budaya yang dimiliki Indonesia sungguh sangat besar. Tapi ironisnya, selama ini perilaku sebagian masyarakat, termasuk perilaku sebagian elite-nya semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang benar-benar beradab.
Maka, melalui Munas ini, para pelaku seni-budaya, utamanya yang menjadi pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan hendak mendorong agar kebudayaan tidak ditinggalkan di belakang melainkan harus di-arus utamakan dalam pembangunan bangsa di masa datang, sekurang-kurangnya selama lima tahun ke depan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden baru yang akan terpilih tahun 2024.
Sudah saatnya kesenian dan kebudayaan tidak hanya dipandang dari aspekeksresif-artistiknya, melainkan lebih dati itu adalah wahana dan khazanah besar sehingga mutlak diupayakan pengarus utamaan dalam pembangunanbangsa sehingga nilai-inilai luhur, kreativitas dan karakter, yang lahir dari rahim kesenian dan kebudayaan itu sendiri maupun kesenian dan kebudayaan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan,termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik.(rel)
0 Komentar