Medan, Suaraperjuangan.id - Anggota DPRD Sumut Azmi Yuli Sitorus mendesak Pemprovsu berkordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara, untuk segera mengambil langkah mengatasi kenaikan harga beras di daerah. Salah satu di antaranya melakukan OP (operasi pasar) di pasar tradisional. "OP ini jadi salah satu upaya untuk menstabilkan harga beras yang bergerak naik di sejumlah daerah,” kata dia di Medan, Kamis (19/10).
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra Dapil IV Tebing Tinggi dan Sergai ini merespon kondisi harga beras kualitas premium yang merangkak naik beberapa bulan lalu. Harga beras jenis ini dikabarkan tetap bertahan di harga Rp13.500- Rp14.500/Kg, yang sebelumnya berada di angka Rp11.500-Rp12.000/Kg, atau mengalami kenaikan dari harga acuan penjualan (HAP), yakni Rp11.500/Kg.
Dia juga mendengarkan keluhan serupa saat menggelar rangka reses di sejumlah kecamatan di Tebing Tinggi dan Sergai, pekan lalu.
“Kita banyak menampung keluhan harga beras naik, padahal Sumut dikatakan penyuplai lumbung beras,” ujarnya.
Pemprovsu dikabarkan sudah mengambil langkah, yakni melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang beras di Sergai dan Deli Serdang, pasca harga beras kualitas premium merangkak naik beberapa bulan lalu.
Menyikapi hal itu, dia mengapresiasi, namun hal itu terkesan tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah cepat.
Misalnya dengan intervensi pasar, yakni OP sebagai bagian dari ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar, yang bertujuan menjaga kestabilan harga.
“Perlu dilakukan OP khususnya di pasar tradisional, karena kebutuhan masyarakat di sana relatif tinggi, mengingat musim liburan akhir Desember akan tiba,” ujar dia.
Dia mendesak langkah itu perlu dilakukan dengan berkordinasi antara pemerintah pusat, khususnya Disperindag ESDM, agar harga beras naik terkendali.
Kenaikan harga beras harusnya sudah diantisipasi sejak dini, terutama setelah pemerintah kembali membuka impor beras dari Cina, namun hal tersebut tak kunjung mengatasi kenaikan harga.
“Upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah pusat harus mempercepat melakukan stabilisasi harga beras, dengan melakukan OP dan mengguyur stok beras Bulog di pasar,” katanya.
OP diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat, mengingat masyarakat membutuhkan pangan pada hari besar keagamaan akhir 2023.
“OP perlu dilakukan terutama di pasar-pasar tradisional, karena masyarakat tentu amat membutuhkan sembilan bahan pokok, yang mencakup beras, gula, cabai, bawang merah dan minyak makan,” katanya.
Selain itu, Pemprovsu juga harus melakukan langkah kolaborasi dengan pemerintah pusat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras, mulai dari tingkat petani sampai pengecer di pasar.
“Misalnya memastikan distribusi pangan mulai dari petani atau produsen sampai ke konsumen,” katanya menjelaskan.
Selanjutnya, Pemprovsu juga harus melibatkan BUMD Dirga Surya yang mengelola produksi kilang padi di daerah Sergai.
Lebih khusus, ia berharap kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengecek harga pasar.
“Tim dari dinas itu turun ke pasar-pasar mulai dari sekarang untuk mengecek harga. Kalau memang ditemukan kenaikan tidak wajar, maka harus dilakukan operasi pasar ataupun pasar murah,” pungkasnya. (Mashuri L)
0 Komentar