Medan, Suaraperjuangan.id - Aksi unjuk rasa digelar di dua lokasi yakni di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro dan Kantor Wali Kota Medan.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan jumlah peserta massa aksi sekitar 300 orang ini menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya.
Meminta agar Wali Kota Medan merekomendasikan UMK Kota Medan tahun 2023 sebesar 10%, kemudian meminta agar Gubernur Sumatera Utara menetapkan UMP Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar 10%.
Meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu membatalkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan mengembalikan kembali aturan sesuai UU No. 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.
Penyampaian aspirasi, massa aksi diterima oleh Perwakilan Walikota Medan atas nama Bapak Ilyan Chandra Simbolon Kadisnaker kota Medan, didampingi Kabid pengupahan, Bapak Marisi Sinaga.
Sementara di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, aspirasi diterima Perwakilan dari Kantor Gubsu, Bapak Mulyono Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Valentino Alfa Tatareda, S.H, S.I.K., menyampaikan dalam pengamanan ini personel Polsek Medan Baru dan Polsek Medan Barat dikerahkan.
“Kita melaksanakan pengawalan aksi unjuk rasa secara humanis agar berlangsung aman dan kondusif,” ujarnya.
(Kombes Pol. Valentino Alfa Tatareda, S.H, S.I.K. menyampaikan setelah aspirasi pengunjuk rasa diterima, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
“Aksi unjuk rasa berakhir kondusif,” pungkasnya.(Yusuf)
0 Komentar