Pemberian Makanan Tambahan, BASS & Bantuan Program UMKM Upaya Pemko Medan Tangani Stunting

Medan, Suaraperjuangan.id - Program pemberian makanan tambahan, bapak asuh anak stunting (BAAS) serta memberikan bantuan program UMKM bagi keluarga anak yang terkena stunting guna menggerakkan perekonomian keluarganya  merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam menangani masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak di Kota Medan tersebut.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Roadshow Daring Bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara melalui Command Center Balai Kota Medan, Selasa (7/3).

"Bagi keluarga yang anaknya terkena stunting, kami bantu untuk menggerakkan ekonomi mereka lewat bantuan UMKM. Bahkan, kami (Pemko Medan) juga jadi market pertama bagi pelaku UMKM dengan memasukkan hasil produk mereka ke dalam E-Katalog Pemko Medan," kata Bobby Nasution.

Selain itu dalam menangani stunting, ungkap Bobby Nasution, Pemko Medan juga masih terkendala perbedaan prevalensi antara hasil  Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan kondisi rill yang ditemukan di lapangan cukup tinggi. "Tidak tersedianya data By Name By Address (BISA) hasil SSGI sehingga tidak dapat dilacak balita stunting yang dimaksudkan sesuai hasil SSGI," ungkapnya didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Sementara itu untuk penanganan kemiskinan ekstrem, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini juga masih terkait data yang tidak tervalidasi. "Kemarin, kami sudah mengirimkan surat terkait verifikasi data-data ke Kemenko PMK. Jadi, kami mohon bantuan agar data yang dimiliki valid dan kami bisa lakukan intervensi penanganannya," harapnya.

Sedangkan Menko PMK RI Muhadjir Effendy dalam roadshow daring itu mengungkapkan, terkait kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memaksimalkan dana desa/kelurahan. "Penggunaan APBD untuk penanganan ekstrim juga harus dioptimalkan termasuk dalam penanganan stunting," bilang Menko PMK.(SP)

Posting Komentar

0 Komentar