Medan, Suaraperjuangan.id - Masyarakat kota Medan yang membayar pajak terusik terhadap rasa keadilan dan kepatutannya ketika melihat bangunan yang masih bagus, gapura perbatasan Medan- Deliserdang di bongkar dan dibangun yang baru lagi.
Disatu sisi, usulan masyarakat untuk perbaikan jalan Salam, kelurahan Harjosari II, kecamatan Medan Amplas yang selalu tergenang air dan parit yang rusak justeru terabaikan. Masyarakat dijalan tersebut harus punya kenderaan minimal sepeda motor untuk melalui jalan tersebut agar dapat melalui banjir yang selalu menggenangi jalan tersebut. Ungkapan itu disampaikan warga setempat Elfenda Ananda kepada wartawan, Minggu (6/11/22).
" Untuk warga yang tidak punya kenderaan harus membeli sepatu boot plastic agar kakinya tidak terkena air banjir yang berbau kalau musim panas, dan kalau hujan lebih parah banjirnya," ungkap Elfenda yang juga salah seorang pengamat anggaran ini.
Dia bilang, perlu diketahui bahwa jalan yang banjir dan paritnya rusak ini sudah beberapa kali masuk proses musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan. "Sudah berulang kali pihak dari pemko Medan melalui dinas terkait (PU) melakukan survey lokasi. Namun usulan tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan teknis. Sangat disayangkan kalau dinas PU yang gudangnya ahli pembangunan infrastruktur tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.
Selama ini sebut aktifis penggiat anti korupsi ini, masyarakat dijalan Salam kelurahan Harjosari II, kecamatan Medan Amplas, menjadi penonton atas pembangunan kota Medan yang diiklankan oleh dinas pekerjaan Umum kota Medan di bilbord simpang jalan tritura dan jalan Sisiangamangaraja Medan. Banyak pembangunan dipaparkan telah dilakukan dikota Medan dalam iklan dinas PU kota Medan dalam iklan billboard tersebut. Bilboard tersebut letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi banjir jalan salam tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang berhenti dipersimpangan jalan tritura dan jalan Sisisngamangaraja tepatnya pas lampu merah akan selalu menonton iklan tersebut pastilah merasa pemko Medan/ dinas PU tidak adil dalam membangun kota Medan. Padahal, dalam UU no.17 tentang keuangan negara pada prinsip asaz keadilan disebutkan bahwa pembangunan tersebut harus berkeadilan dan kepatutan.
"Pada iklan dinas PU kota Medan di billboard tersebut dipaparkan berbagai pekerjaan penanggulangan banjir diberbagai tempat dilakukan. Capaian pekerjaan pembangunan disampaikan mulai proyek besar hingga kecil. Dipaparkan pembangunan dengan teknologi tinggi hingga keberhasilan pembangunan dapat dicapai. Terlihat iklan pembangunan tersebut sangat mempesona dengan keberhasilan walikota Medan Bobby Nasution patut diacungkan jempol dalam pembangunan kota Medan," ungkapnya.
Sebagai masayarakat jalan Salam yang selalu melewati billboard tersebut katanya lagi, tentunya akan merasakan diskriminasi pembangunan ditempatnya tinggal. Banyak pembangunan dalam penanggulangan banjir dengan anggaran besar terus dilakukan. Untuk mempersolek kota Medan gapura yang masih layak harus dibongkar dan dibangun dengan yang baru. Pemko dalam hal ini dinas PU Tidak peduli dengan kritik terhadap pembangunan atas gapura yang masih layak tapi dibongkar tersebut. Pembangunan gapura batas kota Medan tersebut tetap berlangsung bahkan ada aksi ambil untung sekelompok orang memanfaatkan besi bekas tersebut untuk dinikmati.
Dia memaparkan, PAPBD kota Medan tahun 2022 dengan belanja daerah sebesar Rp.7,6 Triliun yang sumbernya dari pajak rakyat tentunya harus dipergunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan malah dipergunakan untuk kepentingan yang belum begitu penting dan belum prioritas.
" Tidak bisakah disisihkan belanja daerah untuk kepentingan penanggulangan banjir dijalan Salam tersebut. Harusnya pemko Medan punya komitmen kuat untuk mengatasi banjir. Pihak dinas PU harus menguatkan secara teknis agar pembangunan dapat terealisasi.(sp/red)
0 Komentar