MEDAN, Suaraperjuangan.id – Sebubungan adanya dampak dari kenaikan harga BBM kepada berbagai kelompok masyarakat termasuk nelayan, Pengurus Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PW SNNU) Sumatera Utara mengajak para kepala daerah di Sumut yang wilayahnya punya kawasan perairan untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada nelayan terdampak.
"Kota Medan sudah memulai dengan akan menyalurkan Bansos kepada sejumlah kelompok masyarakat termasuk nelayan, mudah-mudahan kepala daerah kabupaten/kota lain mau mengikuti jejak Walikota Medan Bobby Nasution," kata Ketua PW SNNU Sumut, Zulkarnaen SE, MSc, MAg didampingi Wakil Ketua 1, Putra Pratama S, kepada wartawan di Medan, Senin (3/10/2022).
Diungkapkan Zulkarmaen, Bobby Nasution sudah menyampaikan komitmennya, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM termasuk nelayan.
Anggaran Rp 31 miliar akan digunakan untuk membantu tiga kelompok masyarakat yakni nelayan, pengemudi angkutan umum (angkot, becak bermotor dan ojek online) serta pelaku UMKM.
Bantuan sosial (Bansos) akan diberikan untuk tiga bulan ke depan yaitu Oktober, November dan Desember 2022.
PW SNNU Sumut mengapresiasi komitmen Walikota Medan tersebut , dan mengimbau komitmen kepala-kepala daerah lain untuk membantu nelayan.
"Karena nelayan, utamanya nelayan kecil jiga sangat terpengaruh atas kenaikan harga serta kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan perahunya melaut," ujar Zul.
Di satu sisi, sambungnya, nelayan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun di sisi lain usaha yang mereka kerjakan secara langsung atau tidak langsung mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Jadi tak ada salahnya PAD tersebut disisihkan bagi prmberdayaan usaha mereka, terlebih pada situasi sulit sekarang ini agar kegiatan menangkap ikannya tidak terkendala," imbuh Zul.
Disebutkan, phak SNNU sudah menginventarisir sejumlah daerah kabupaten kota di wilayah pesisir atau yang punya kawasan tangkapan ikan baik laut maupun sungai di antaranya Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Nias Barat.
Juga Kota Medan, Tanjung Balai, Sibolga dan Gunung Sitoli.
"Kami juga akan menyampaikan langsung perihal ini kepada pihak pemerintahan daerah saat kami melakukan konsolidasi ke pengurus-pengurus SNNU di kabupaten/kota yang kami sebutkan tadi," sambungnya.
Zulkarnaen berharap, imbauan ini disahuti, dan bisa menjadi pencerah bagi kalangan nelayan agar persoalan-persoalan krusial dalam usahanya bisa bertahap mendapat titik terang. (Fika)
0 Komentar