Papua,Suaraperjuangan.id - Cita-cita kemerdekaan dalam alinea pembukaan UUD 1945 menjadi haluan, arah dasar pidato kenegaraan.
Menyimak konsep dasar arah kebijakan negara berdasarkan pidato kenegaraan yang dibacakan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gedung Parlemen, secara universal pemerintah telah menyatakan sikap tegas pada beberapa aspek prioritas antara lain :
-Pemerintah fokus pada penanganan kesehatan bagi masyarakat. Penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas utama pemerintah melalui kemandirian industri obat-obatan dan kebijakan lapangan testing, tracing, dan treatment serta. Pemerintah juga telah menyetujui penambahan anggaran kesehatan.
- Pemerintah juga fokus pada persoalan SDM dengan membangun sarana prasarana pendidikan serta alokasi anggaran untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia
- APBN 2022 hendaknya inspiratif dan responsif dan fleksibel dengan asas kewaspadaan dalam merespon perubahan iklim, peningkatan dinamika geo politik serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
- Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada angka 5.5%, Infalsi 3%, surat utang 6.82%, harga minyak mentah (ICP) berkisar 63 USD per barel, lifting minyak dan gas bumi 703.000 barel dan 1.036.000/barel per hari.
- RAPBN 2022 Rp. 2.708.7 Tr, meliputi belanja Pemerintah Pusat Rp. 1.938.3 Tr, Tf daerah dan dana desa Rp. 770.4Tr, anggaran kesehatan Rp. 255.3 Tr, anggaran perlindungan sosial Rp. 427.5 Tr, untuk produktivitas SDM Rp. 541.7 Tr, dan pembangunan infrastruktur Rp. 384.8 Tr.
- Reformasi struktural birokrasi guna perbaikkan ekonomi guna menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan.
- Kebijakan fiskal melalui optimalisasi pendapatan, melalui penguatan kualitas belanja dapat dilakukan melalui pengakuan potensi SDA, perluasan basis perpajakan dan optimalisasi pengelolaan aset negara.
Konsep perencanaan APBN negara pada tahun 2022, sudah sangat baik namun ada beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan :
- Transparansi penggunaan APBN (good governance.
- Kompetensi manajerial Kementerian dalam tata kelola birokrasi dan program kerja serta anggaran
- Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran, tepat guna dan berbuah hasil yang maksimal. Artinya; menggerakkan seluruh potensi yang ada dengan tata kelola serta pengawasan yang baik untuk mencapai tujuan.
- Mohon ada ketegasan dari bapak Presiden untuk mereshuffle para menteri yang tidak cakap dalam bekerja atau target kinerja kementerian tak tercapai. Sebab kinerja pemerintah menjadi pertaruhan bagi nasib 280jt rakyat Indonesia.
- Kami tahu bapak Presiden tetap menyayangi Tanah Papua. Walaupun kebijakan dalam pidato kenegaraan tak sempat di singgung soal Papua, kami tetap yakin dan percaya Papua tetap ada di hati Presiden Joko Widodo.
(Riyo E.Nababan/Andy Sadipun Komber)
0 Komentar