HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Infomarsi

Tunjangan Anggota BPD Lasara Bahili Gunungsitoli Hampir Setahun Tak Dibayar?

Gunungsitoli (SP) - Aneh tapi nyata. Tunjangan Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli hingga saat ini belum di bayarkan oleh Bendahara Desa.

Hal ini di katakan Kariaman Zebua sebagai anggota BPD Lasara Bahili, kepada suaraperjuangan.com di Gunungsitoli pada Selasa (7/08/2018) sekitar pukul 16.00 wib kemarin.

Pada bulan Agustus 2017 lalu, Ketua BPD Lasara Bahili Theodore Hulu alias papi bersama anggota telah mengusulkan pemberhentian Kariaman Zebua kepada Walikota Gunungsitoli sebagai anggota BPD.

"Beberapa alasan dikeluarkan oleh pimpinan BPD diantaranya menganggap saya telah melanggar aturan atau regulasi secara nasional dan mengatasnamakan peraturan desa atau tata tertip (tatib) anggota BPD," ungkap Kariaman Zebua.

Kariaman mengaku heran."Seandainya telah diusulkan untuk diberhentikan, kenapa sampai saat ini belum menerima surat pemberhentiannya, saya berharap tunjangan BPD tersebut agar segera dibayarkan," terangnya.

Kariaman mengaku bahwa surat pemberhentiannya belum di keluarkan Walikota Gunungsitoli walaupun hingga saat ini belum menerima tunjangannya sebagai anggota BPD.

Kariaman mengaku bahwa dirinya masih tetap anggota BPD Desa Lasara Bahili, dan berhak menerima haknya sebagai anggota BPD sejak tahun 2017 silam hingga saat ini.

Terpisah, Kepala Desa Lasara Bahili Kurniawan Harefa saat donfirmasi di balai desa pada Rabu (08/08/2018) mengatakan bahwa terkait persoalan interen BPD Desa Lasara Bahili.

"Pemerintah desa tidak bisa mengintervensi Lembaga BPD, karena yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) BPD adalah Walikota Gunungsitoli. Sedangkan pemerintah desa hanya memfasilitasi anggaran setiap kegiatan BPD," ungkap Kades

“Sebenarnya ini ranahnya BPD, jadi kita tidak bisa terlalu jauh mencampuri masalah ini, tetapi lebih bagusnya langsung temui pengurus BPD. Tetapi yang kami ketahui, sesuai surat BPD dan kepada pemerintah desa yang kami terima, bahwa BPD telah mengusulkan kepada Walikota untuk memberhentikan dua anggota BPD yang melanggar tatib, walaupun usulan tersebut telah sampai kepada walikota namun persoalannya sampai saat ini belum ada realisasinya,” jelasnya.

Tambahnya lagi masalah tunjangan BPD yang selama ini belum dibayarkan,  pemerintah desa tetap memasukkan didalam anggaran tunjangan honor yang  11 anggota BPD.

"Sepanjang belum ada surat pemberhentian anggora BPD yang sudah diajukan oleh BPD kepada Walikota," ungkapnya serius.

“Masalah ini telah terjadi sejak tahun 2017, sehingga tunjangan anggota BPD atas nama Kariaman Zebua belum dibayarkan dan sudah dikembalikan ke kas desa namun   sudah kita anggarkan kembali sesuai SK yang lama, tetapi kita tidak bisa membayarkan, karena surat hasil keputusan BPD yang meminta untuk menunda pembayaran tunjangan anggota BPD yang  sedang proses usulan pemberhentiannya kepada walikota, akan tetapi bila ada  rekomendasi dari BPD untuk membayarkan maka kita akan bayarkan," terangnya.(Fesianus Ndraha)

Teks foto : Anggota BPD yang tunjangan belum dibayarkan

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *