HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Infomarsi

Diduga Ada Kejanggalan Dalam Eksekusi Lahan, Propam Mabes Polri Turun ke Serdang Bedagai?

Serdang Bedagai (SP) - Dalam eksekusi tanah warga guna pendirian tiang listrik tegangan tinggi (SUTET) PLN diduga adanya upaya pembodohan masyarakat. Dari begitu banyaknya tanah masyarakat yang mendapat ganti rugi atas lahan untuk pendirian tiang Listrik bertengangan tinggi atau yang dikenal dengan SUTET, salah seorang masyarakat mencoba mempertahankan tanah miliknya karena tidak sesuai dengan biaya ganti rugi yang diberikan pihak PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA).

Dari keterangan yang dihimpun tim media online suaraperjuangan.com di lapangan, masyarakat yang diduga menjadi korban pembodohan pihak PLN berupaya memperjuangan haknya ini adalah Muliada Budi Bangun Purba warga Dusun IV Desa Bah Sidua - dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Lelaki yang bekerja sebagai buruh tani ini bukannya menolak memberikan tanahnya untuk kepentingan pembangunan tiang listrik tengangan tinggi tersebut. Tetapi ganti ruginya, dirasakannya tidak sesuai.

Dirinya memohon kepada Pemerintah agar meninjau kembali biaya ganti rugi senilai 200 juta yang ditawarkan saat ini untuk membebaskan tanahnya/lahannya kira-kira 2148 meter bujur sangkar guna pembangunan SUTET yang diprogramkan Pemerintah Pusat yakni Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowidodo dalam percepatan pembangunan di daerah. Tanah yang dipergunakan pihak PLN berada di tengah - tengah areal tanah yang berada tepat 3 meter dari rumahnya.

"Dengan banyaknya pohon buah - buah yang saya tanam semua diratakan, pohon durian, ubi kayu, pohon rambutan habis semua, tinggal rumah dan kuburan orang tua saya yang tidak diratakan dengan alasan tidak dihitung dalam ganti rugi saat ini. Mata pencarian saya berkebun tidak ada lagi. Pihak Kepolisian Republik Indonesia Polisi Resort Serdang Bedagai ikut dalam eksekusi tanah saya, makanya saya diam. Bukannya saya tidak mau memberikan tanah saya untuk Program Pemerintah, tapi saya minta kenyaman dan keamanan buat keluarga saya. Makanya saya tidak ambil biaya ganti rugi 200 juta itu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Saya minta 1,5 milyar tanah saya dibayarnya," terangnya.

Tambahnya lagi."Macam mana saya mau tinggal didekat tiang listrik bertengangan tinggi. Pasti sangat berbahaya dan menjadi penyakit sama keluarga saya. Kalau tiang tersebut jatuh atau tumbang. Pasti sangat berbahaya, nyawa keluarga saya bisa hilang. Dan kalau saya mau membangun rumah bertingkat, pasti sudah tidak bisa, pihak Dinas Perizinan Kabupaten pun tidak memberikan ijin bangunan bertingkat. Lebih baik semua tanah saya diganti rugi pihak PLN. Termasuk area kuburan orang tua saya. Supaya saya pindah sekalian. Saya meminta dengan sangat kepada Pimpinan Tertinggi PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA agar membayarkan semua tanah saya. Makanya sampai saat ini berjuang untuk meminta kepada PLN dan Pemerintah supaya mau membayarkan semua tanah saya. Dari pada saya membangun rumah bertingkat nanti, saya sudah surati Presiden RI, Mabes Polri, PLN Pusat, MA, KPK, dan  lain - lain, Propam Mabes Polri yang turun ke tanah saya," ungkapnya.

"Kapolres Serdang Bedagai diduga menyalahgunakan wewenang dalam eksekusi lahan warga. Sehingga Propam Mabes Polri datang ke lokasi lahan. Dalam eksekusi ini diduga ada yang menyalahi," jelas Muliada.

Terpisah, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Pasaribu SIK ketika dikonfirmasi wartawan pada Kamis (16/8/2018) siang melalui selularnya perihal turunnya tim Propam Mabes Polri belum memberikan keterangan

Sebagaimana diberitakan suaraperjuangan.com sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan digugat perihal pendirian menara saluran listrik tengangan tinggi ditanah milik Muliada Budi Bangun Purba Dusun IV Desa Bah Sidua - dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

PLN diduga melakukan eksekusi lahan tersebut tanpa adanya surat penetapan atau surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahkan PLN melakukan eksekusi diduga memakai jasa pengamanan oknum Polri dan TNI.

Muliada Budi Bangun Purba diketahui sebagai pemilik lahan kepada wartawan mengaku mau memberikan tanahnya atau memberikan solusi kepada perusahaan Plat Merah tersebut atau pemerintah untuk mendirikan menara Saluran Listrik Tengangan Tinggi (Sutet). Namun dalam permintaannga kepada pihak PLN tidak sesuai dengan keinginannya, dalam kesepakatan yang diinginkannya dari PLN, dirinya meminta PLN memberikan ganti rugi lahannya berkisar Rp 1 milyar dengan luas lahan 2148 meter bujur sangkar.

"Terdapat kebun Durian dan beberapa pohon buah lainnya yang merupakan mata pencarian kami (sekeluarga) dilokasi yang dieksekusi. Saya miskin. Tapi saya akan berjuang karena kesombongan pihak PLN yang diduga mengerahkan pihak keamanan (Polri dan TNI) untuk mengeksekusi, jelas kerugian besar bagi kami, karena cuma itu mata pencarian kami sepeninggalan orang tua kami," ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.

"Eksekusi lahan yang dilakukan diduga ilegal terjadi pada beberapa hari yang lalu, kuburan orang tua saya ada ditanah itu. Orang tua saya dikuburkan dari tahun 2003 sampai sekarang masih ada. Saya akan berjuang atas hak saya," terangnya.

Pengakuan Muliada Budi bangun, dia akan membawa masalah ini sampai ke Penegak Hukum di Jakarta, Mabes Polri dan ke Presiden RI Jokowidodo ataupun ke kementerian terkait.

"Saya dengan sangat keberatan pihak PLN mendirikan Sutet yang belum jelas biaya pembebasan lahan yang saya minta. Saya akan bawa masalah ini kemeja hijau demi memperjuangan hak - hak selaku warga negara Indonesia yang baik mau mengikuti aturan Undang - Undang," terangnya.

Terpisah, Kepala Humas PLN Wilayah Sumut, Rudi Hartono ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya pada Selasa (23/7/2018) sore mengatakan bahwa untuk pembangunan Sutet bukan wewenang PLN wilayah Sumut.

"Waduh bang, untuk Sutet itu wewenang PLN di Unit Induk Pembangunan (UIP). Mereka yang paham bang," ujarnya menjelaskan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak PLN Unit Induk Pembangunan.

Terpisah, Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel E Hartono ketika dikonfirmasi perihal eksekusi lahan milik Purba mengatakan bahwa pihak TNI melakukan pengamanan berdasarkan permintaan untuk antisipasi kericuhan amaupun antisipasi kericuhan dan keterlibatan TNI.

"Pengerahan kita (TNI) atas permintaan untuk mengantisipasi adanya kericuhan. Apalagi PLN merupkan perusahaan milik negara," ungkapnya menjelaskan.

Sedangkan Kasubbid Penmas AKBP M.P Nainggolan ketika dikonfirmasi perihal keterlibatan oknum Polri dalam eksekusi lahan di Sergai (Bangun) mengatakan bahwa Polisi tidak melakukan eksekusi.

"Polisi tidak pernah mengeksekusi, hanya melakukan pengamanan atas permintaan pengadilan. Pokoknya kalau pengadilan meminta pengaman dari Polisi, maka Polri akan melakukan pengamanan," ungkapnya.(tim)

Teks foto : TNI dan Polri lakukan Pengamanan saat Eksekusi lahan milik Budi Bangun

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *