HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Infomarsi

Gebraksu Desak Pemerintah Evakuasi Korban KM Sinar Bangun, Sofyandi : Tuntaskan Proses Hukumnya

Medan (SP) - Puluhan mahasiswa yang bergabung Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatra Utara (Gebraksu) berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut pada Selasa (31/7/2018) siang. Kedatangan massa terkait Korban KM Sinar Bangun yang masih belum diangkat dalam dasar Danau Toba.

Dimana diketahui sebelumnya, KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba pada hari Senin 18 Juni 2018 dan pemerintah menghentikan evakuasi korban pada hari senin 2 Juli 2018 dengan alasan keterbatasan alat/sumberdaya.

Assessment Unesco Global Geopark (UGG) - Geopark Kaldera Toba (GKT) didesak rekomendasikan, evakuasi korban KM Sinar Bangun.

"Kita memberikan apresiasi atas kegigihan pemerintah terus mengejar pemenuhan rekomendasi Unesco, proses evakuasi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun harus dilanjutkan," ujar Sofyandi Lubis, salah satu kordinator/raja aksi dilokasi.

Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatra Utara (Gebraksu) dalam aksinya meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan evakuasi korban dan bangkai KM Sinar Bangun.

"Atas dasar hak - hak dan norma kemanusiaan maka dalam proses Assessment awal Agustus 2018 mendatang, Komisi Nasional Indonesia Untuk Unesco (KNI-U) diminta merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indobesia agar melanjutkan evakuasi dan pengangkatan 164 jenazah korban serta bangkai kapal KM Sinar Bangun yang masih ada di dasar laut Danau Toba," tambah Sofyandi.

Pemerintah dan BPBD Sumut juga diminta transparan terhadap penerimaan dan penyaluran bantuan untuk korban KM Sinar Bangun.

"Penggunaan dana negara yang dihabiskan bagi kepentingan pencarian korban segera di Audit. Pemerintah perlu mempublikasikan para pihak dan keluarga korban yang menerima santunan," ungkapnya.

Lanjut Sofyandi mengatakan agar piha penegak hukum menuntaskan perkara hukum dalam insiden KM Sinar Bangun yang tenggelam.

"Tuntaskan proses hukum kepada pihak - pihak dan oknum terkait karena patut di duga tragedi ini akibat dari sebab kelalaian pemerintah, lemahnya pengawasan dan buruknya regulasi yang dapat berdampak pada dugaan pungli dan korupsi," tegasnya.

Sofyandi juga medesak klarifikasi terkait soal dampak keramba jaring apung PT. Aquafarm yang sempat berpolemik beberapa waktu lalu.

"Evaluasi kinerja Badan Otorita Danau Toba (BODT). Kita juga meminta DPRD Sumut untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)," ungkapnya.

Para pengunjuk rasa diterima oleh Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno dan Burhanuddin Siregar.

"Kita juga mendukung agar korban kembali dicari dan evakuasi kembali, kami akan tetap mendukung agar pemerintah mau mengevakuasi kembali korban KM Sinar Bangun, " terang Sutrisno dan Burhanuddin. (reza/mdnc)

Teks foto : massa saat melakukan aksi



Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *