HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Infomarsi

Lahan Muliada Budi Bangun di Sergai di Eksekusi PLN Tanpa Surat Penetapan PN ?

Sergai (SP) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan digugat perihal pendirian menara saluran listrik tengangan tinggi ditanah milik Muliada Budi Bangun Purba Dusun IV Desa Bah Sidua - dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

PLN diduga melakukan eksekusi lahan tersebut tanpa adanya surat penetapan atau surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahkan PLN melakukan eksekusi diduga memakai jasa pengamanan oknum Polri dan TNI.

Muliada Budi Bangun Purba diketahui sebagai pemilik lahan kepada wartawan mengaku mau memberikan tanahnya atau memberikan solusi kepada perusahaan Plat Merah tersebut atau pemerintah untuk mendirikan menara Saluran Listrik Tengangan Tinggi (Sutet). Namun dalam permintaannga kepada pihak PLN tidak sesuai dengan keinginannya, dalam kesepakatan yang diinginkannya dari PLN, dirinya meminta PLN memberikan ganti rugi lahannya berkisar Rp 1 milyar dengan luas lahan 2148 meter bujur sangkar.

"Terdapat kebun Durian dan beberapa pohon buah lainnya yang merupakan mata pencarian kami (sekeluarga) dilokasi yang dieksekusi. Saya miskin. Tapi saya akan berjuang karena kesombongan pihak PLN yang diduga mengerahkan pihak keamanan (Polri dan TNI) untuk mengeksekusi, jelas kerugian besar bagi kami, karena cuma itu mata pencarian kami sepeninggalan orang tua kami," ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.

"Eksekusi lahan yang dilakukan diduga ilegal terjadi pada beberapa hari yang lalu, kuburan orang tua saya ada ditanah itu. Orang tua saya dikuburkan dari tahun 2003 sampai sekarang masih ada. Saya akan berjuang atas hak saya," terangnya.

Pengakuan Muliada Budi bangun, dia akan membawa masalah ini sampai ke Penegak Hukum di Jakarta, Mabes Polri dan ke Presiden RI Jokowidodo ataupun ke kementerian terkait.

"Saya dengan sangat keberatan pihak PLN mendirikan Sutet yang belum jelas biaya pembebasan lahan yang saya minta. Saya akan bawa masalah ini kemeja hijau demi memperjuangan hak - hak selaku warga negara Indonesia yang baik mau mengikuti aturan Undang - Undang," terangnya.

Terpisah, Kepala Humas PLN Wilayah Sumut, Rudi Hartono ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya pada Selasa (23/7/2018) sore mengatakan bahwa untuk pembangunan Sutet bukan wewenang PLN wilayah Sumut.

"Waduh bang, untuk Sutet itu wewenang PLN di Unit Induk Pembangunan (UIP). Mereka yang paham bang," ujarnya menjelaskan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak PLN Unit Induk Pembangunan.

Terpisah, Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel E Hartono ketika dikonfirmasi perihal eksekusi lahan milik Purba mengatakan bahwa pihak TNI melakukan pengamanan berdasarkan permintaan untuk antisipasi kericuhan amaupun antisipasi kericuhan dan keterlibatan TNI.

"Pengerahan kita (TNI) atas permintaan untuk mengantisipasi adanya kericuhan. Apalagi PLN merupkan perusahaan milik negara," ungkapnya menjelaskan.

Sedangkan Kasubbid Penmas AKBP M.P Nainggolan ketika dikonfirmasi perihal keterlibatan oknum Polri dalam eksekusi lahan di Sergai (Bangun) mengatakan bahwa Polisi tidak melakukan eksekusi.

"Polisi tidak pernah mengeksekusi, hanya melakukan pengamanan atas permintaan pengadilan. Pokoknya kalau pengadilan meminta pengaman dari Polisi, maka Polri akan melakukan pengamanan," ungkapnya.(Payung).


Teks foto : TNI dan Polri lakukan Pengamanan saat Eksekusi lahan milik Budi Bangun

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *